Perkembangan ham di indonesia cukup sulit berkembang pada awalnya karena mengalami penindasan kolonial selama berabad-abad, perlindungan hak asasi manusia sangat penting karenanya. Perkembangan ham di indonesia berada pada tahap perkembangan yang memerlukan peningkatan fokus pada rakyatnya baik sebagai agen utama dan penerima utama pembangunan.

Inilah sebabnya mengapa Indonesia, seperti kebanyakan negara-negara berkembang, mengusung sangat penting akan hak untuk mengejar pembangunan di lingkungan perdamaian dan stabilitas nasional. Konferensi Hak Asasi Manusia di Wina mendukung konsep ini dan menegaskan kembali pandangan bahwa hak untuk pembangunan adalah hak universal dan tidak dapat dicabut. Ini berarti bahwa kemiskinan, kelaparan dan penolakan lainnya dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya membuat mustahil kenikmatan penuh dari semua hak asasi manusia.

Meskipun kemajuan besar di Indonesia, sudah ada pernyataan keprihatinan oleh beberapa dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Banyak biaya ini tidak memiliki dasar fakta atau telah terlalu dibesar-besarkan oleh para pengkritiknya di Indonesia, ada insiden yang telah menetapkan kembali upaya Pemerintah untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Ketika insiden tersebut terjadi, tindakan cepat telah diambil untuk memperbaiki mereka dan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab, baik itu warga sipil atau militer.

Selain itu, Komisi Nasional Indonesia yang diakui secara internasional tentang Hak Asasi Manusia rajin menyelidiki laporan dugaan pelanggaran yang, sayangnya, pasti terjadi di lahan yang luas dari 200 juta orang untuk mengatasi akar dan penyebab pelanggaran mati dan untuk melindungi dan mempromosikan, dalam seimbang dan adil cara, hak asasi manusia dari semua orang. Upaya Komisi Nasional Indonesia tentang Hak Asasi Manusia telah dipuji oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia di seluruh dunia, seperti memiliki kemandirian kelompok ini.

Meskipun daftar kegiatan hak asasi manusia Komisi panjang, beberapa dari mereka telah mewakili pencapaian yang cukup termasuk yang berikut. Pemerintah Indonesia telah menyetujui untuk meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Perlakuan atau Penghukuman. Komisi teratur menyelidiki insiden yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh Indonesia dan membuat laporan tentang peristiwa ini, termasuk rekomendasi untuk tindakan kepada Pemerintah.